Dugaan Pungli di MAN 2 Banjarmasin: Fakta, Klarifikasi, dan Tanggapan Kemenag

Banjarmasin – Isu dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, kabar tersebut datang dari salah satu madrasah unggulan di Kalimantan Selatan, yaitu MAN 2 Banjarmasin.

Kasus ini mencuat setelah sejumlah orang tua siswa mengeluhkan adanya biaya yang harus dibayarkan saat proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Nilainya pun tidak kecil, bahkan disebut mencapai jutaan rupiah.

Awal Mula Dugaan Pungli

Dugaan pungli di MAN 2 Banjarmasin bermula dari pengakuan beberapa wali murid yang merasa keberatan dengan biaya masuk yang dibebankan. Dalam laporan yang beredar, orang tua diminta membayar hingga Rp6 juta setelah anak mereka dinyatakan diterima.

Biaya tersebut disebut sebagai uang pembangunan. Namun, yang menjadi persoalan adalah sifatnya yang dianggap wajib dan tidak fleksibel, sehingga memicu keluhan dari masyarakat.

Dugaan pungutan liar (pungli) pendaftaran siswa baru di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) mencuat. Sejumlah orang tua siswa dikabarkan dimintai sejumlah biaya saat mendaftarkan anaknya.

IY yang mewakili beberapa orang tua siswa, mengaku dimintai uang sebesar Rp 6 juta untuk biaya pembangunan, dan biaya lain seperti SPP, uang kegiatan, uang mingguan sebesar Rp 10 ribu.

"Saya diminta uang pembangunan kata pihak sekolah sebesar Rp 6 juta, itu harus dibayarkan ketika anak saya diterima di sana, dan tanpa boleh dicicil," ujar Iyan ditemui detikKalimantan, Jumat (17/4/2026).

Rincian Biaya yang Dikeluhkan

Selain uang pembangunan, ada beberapa komponen biaya lain yang juga disorot oleh wali murid, antara lain:

SPP bulanan
Iuran kegiatan sekolah
Iuran mingguan sekitar Rp10 ribu

Bagi sebagian keluarga, terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi, biaya tersebut dinilai cukup memberatkan. Bahkan ada yang mengaku tidak diberikan opsi untuk mencicil pembayaran.

Keluhan Orang Tua Siswa

Sejumlah orang tua menyampaikan bahwa mereka merasa tertekan karena biaya tersebut harus dibayarkan dalam waktu singkat. Mereka khawatir jika tidak membayar, maka anak mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut.

Keluhan ini kemudian menyebar luas di media sosial dan menarik perhatian publik. Banyak pihak mempertanyakan transparansi dan legalitas pungutan tersebut.

Klarifikasi dari Pihak Sekolah

Menanggapi isu yang berkembang, pihak MAN 2 Banjarmasin memberikan klarifikasi resmi. Kepala sekolah membantah adanya pungutan liar seperti yang dituduhkan.

Menurut pihak sekolah, tidak ada kewajiban pembayaran sebesar Rp6 juta. Biaya yang disebutkan oleh orang tua diklaim sebagai bentuk sumbangan sukarela yang diberikan oleh wali murid.

Pihak sekolah juga menegaskan bahwa mereka akan menelusuri informasi yang beredar dan memastikan tidak ada kesalahpahaman dalam proses penerimaan siswa baru.

Tanggapan Kementerian Agama

Kementerian Agama (Kemenag) melalui Kantor Wilayah Kalimantan Selatan turut angkat bicara terkait isu ini. Mereka menegaskan bahwa madrasah negeri pada prinsipnya tidak diperbolehkan melakukan pungutan liar.

Jika memang ada biaya tertentu, maka harus bersifat sukarela dan tidak boleh memberatkan orang tua siswa. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana juga menjadi hal yang wajib.

Kemenag juga menyatakan akan melakukan klarifikasi langsung ke pihak sekolah untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat.

Perbedaan Persepsi: Pungli atau Sumbangan?

Kasus ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara pihak sekolah dan wali murid. Di satu sisi, sekolah menganggap biaya tersebut sebagai sumbangan sukarela. Namun di sisi lain, orang tua merasa bahwa pembayaran tersebut bersifat wajib.

Perbedaan ini menjadi titik krusial yang perlu diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka dan transparan.

Dampak terhadap Dunia Pendidikan

Dugaan pungli di sekolah negeri dapat berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini bisa menghambat akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Pendidikan seharusnya menjadi hak semua warga negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu, segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan perlu ditindak tegas.

Pentingnya Transparansi dan Pengawasan

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan. Sekolah perlu menjelaskan secara rinci setiap biaya yang dikenakan kepada orang tua.

Selain itu, pengawasan dari pemerintah dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik pungli di lingkungan pendidikan.

Langkah yang Bisa Dilakukan Orang Tua

Bagi orang tua yang merasa dirugikan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan:

Melaporkan ke pihak sekolah secara langsung
Mengadukan ke Kantor Kemenag setempat
Menyampaikan keluhan melalui kanal resmi pemerintah

Dengan melaporkan secara resmi, diharapkan masalah dapat diselesaikan dengan adil dan transparan.

Kesimpulan

Dugaan pungli di MAN 2 Banjarmasin masih dalam tahap klarifikasi. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi terkait benar atau tidaknya praktik tersebut.

Namun, kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut akses pendidikan dan keadilan bagi masyarakat. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk mencari solusi terbaik.

Transparansi, komunikasi, dan pengawasan menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Sumber: https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8448939/ortu-dimintai-rp-6-juta-saat-daftar-di-man-2-banjarmasin-kepsek-bantah