KPK Ungkap OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terkait Kasus Pengadaan

KPK sebut OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dengan pengadaan - ANTARA News

MASBABAL.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengonfirmasi bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, berkaitan erat dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Langkah hukum ini menjadi sorotan publik mengingat Fadia merupakan salah satu kepala daerah yang terjaring dalam rangkaian operasi senyap lembaga antirasuah pada awal tahun 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan keterangan resmi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa mengenai detail awal penangkapan tersebut. Budi menegaskan bahwa tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki saat ini terjadi di lingkup wilayah Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Fokus Penyelidikan pada Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

Pihak penyidik saat ini tengah mendalami lebih lanjut mengenai detail proyek atau pengadaan spesifik yang menjadi objek suap dalam kasus ini. Meski telah mengonfirmasi sektornya, KPK belum merinci secara detail nilai kontrak maupun instansi dinas mana yang paling bertanggung jawab atas proyek bermasalah tersebut.

Ketika dimintai keterangan mengenai keterkaitan pengadaan dengan sejumlah kantor dinas yang telah disegel, Budi menjelaskan bahwa proses pemeriksaan masih berjalan intensif. Saat ini, tim penyidik di lapangan sedang fokus melakukan permintaan keterangan kepada sejumlah pihak terkait yang berada di wilayah Pekalongan.

Baca Juga: Apa Yang Dimaksud Dengan Kedudukan

Daftar Kantor Dinas di Pekalongan yang Disegel Penyidik

Berdasarkan laporan di lapangan, tim penindakan KPK telah melakukan penyegelan terhadap sejumlah titik strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mengamankan barang bukti. Lokasi yang disegel mencakup kantor Bupati Pekalongan dan kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan guna mencegah adanya sabotase dokumen penting.

Selain gedung pusat pemerintahan, penyegelan juga menyasar kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja (Dinkop UKM dan Naker) Kabupaten Pekalongan. Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU TARU) Kabupaten Pekalongan pun tidak luput dari garis pembatas KPK sebagai bagian dari pengembangan kasus pengadaan ini.

Kronologi Penangkapan di Semarang dan Status Hukum

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq diketahui ditangkap oleh tim penindakan KPK saat berada di Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu, 3 Maret 2026. Dalam rangkaian tangkap tangan tersebut, petugas juga mengamankan dua orang lainnya yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan transaksi haram tersebut.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring. Masyarakat kini menantikan pengumuman resmi mengenai penetapan tersangka dan konstruksi perkara secara lengkap dari pimpinan lembaga antirasuah.

Rentetan Operasi Tangkap Tangan KPK Sepanjang Awal 2026

Kasus yang menyeret Fadia Arafiq tercatat sebagai OTT ketujuh yang dilakukan oleh KPK dalam kurun waktu tiga bulan pertama di tahun 2026. Tren penindakan ini menunjukkan agresivitas lembaga dalam membersihkan praktik korupsi di berbagai level birokrasi, mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah.

Sebelumnya, pada 9-10 Januari 2026, KPK mengawali tahun dengan menangkap delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara. Kasus tersebut melibatkan oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk periode pemeriksaan tahun 2021 hingga 2026.

Korupsi di Madiun, Pati, dan Banjarmasin

Pada 19 Januari 2026, Wali Kota Madiun Maidi juga terjaring operasi serupa dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan proyek serta gratifikasi CSR. Di hari yang sama, Bupati Pati Sudewo ditangkap atas dugaan pemerasan terkait proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.

Memasuki bulan Februari, tepatnya pada tanggal 4, KPK menyasar lingkungan KPP Madya Banjarmasin terkait kasus restitusi pajak yang melibatkan pejabat setempat. Penangkapan ini mempertegas komitmen KPK dalam memantau integritas sektor penerimaan negara di berbagai wilayah Indonesia.

Skandal Bea Cukai dan Pengadilan Negeri Depok

Masih di tanggal 4 Februari 2026, KPK mengungkap praktik lancung importasi barang tiruan atau KW yang melibatkan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai bernama Rizal. Saat ditangkap, Rizal menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, yang semakin mencoreng citra instansi keuangan.

Terakhir, sebelum kasus Pekalongan, KPK melakukan OTT terhadap Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakilnya Bambang Setyawan pada 5 Februari 2026. Kasus ini berkaitan dengan pengurusan sengketa lahan luas di Jawa Barat yang juga menyeret Direktur Utama PT Karabha Digdaya sebagai tersangka.

Komitmen Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Rentetan operasi tangkap tangan yang masif di awal tahun 2026 ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kepala daerah dan pejabat publik tetap menjadi prioritas utama. Penangkapan Fadia Arafiq diharapkan menjadi peringatan keras bagi pejabat lain agar tidak bermain-main dengan anggaran pengadaan barang dan jasa.

KPK berjanji akan terus memberikan informasi terkini kepada publik mengenai perkembangan kasus di Kabupaten Pekalongan secara transparan. Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari koordinasi yang solid antara tim intelijen dan dukungan laporan dari masyarakat setempat.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apa alasan utama penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh KPK?

Fadia Arafiq ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah Pemerintah Kabupaten Pekalongan.