Biaya Program Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana BOS, Ungkap Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembiayaan program makan siang gratis bakal bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS).

Adapun dana BOS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program ini merupakan andalan dari calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).

Biaya Program Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana BOS, Ungkap Airlangga

"Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi untuk khusus menyediakan makan siang untuk siswa," ujar Airlangga sebelum simulasi di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada Kamis, 29 Februari 2024.

BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus, yang ditetapkan oleh kementerian. Airlangga menjelaskan dana program makan siang gratis itu langsung disalurkan ke rekening sekolah.

Nantinya, akan ada rekening terpisah antara penyaluran BOS Reguler dan BOS Spesifik. Tujuannya, kata dia, agar ada evaluasi dan pemantauan yang jelas atas pembiayaan program tersebut

Hari ini, 29 Februari 2024, Airlangga bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang. 

Airlangga juga didampingi oleh Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Ahmed Zaki Iskandar.

Terdapat empat menu yang disediakan dalam simulasi program makan siang gratis ini, antara lain gado-gado, siomay, serta dua paket nasi. Total nilai setiap menu sebesar Rp 15 ribu per sajian.

Dalam rapat kabinet Senin, 26 Februari 2024 di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membahas program makan siang gratis ini. 

Hal ini memperkuat kepastian program makan siang gratis yang akan berjalan masuk dalam RAPBN 2025.

Namun, keputusan Jokowi memasukan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 ternyata belum melibatkan KPK untuk mengawasi program tersebut. "Kami belum melirik situ, kebetulan saya kemarin enggak hadir di rapat kabinet itu," kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Februari. Sumber: https://bisnis.tempo.co