Evaluasi Data SI-SDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan)

Upaya yang dilakukan dalam rangka pengelolaan tenaga kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 67 Tahun 2019 adalah Perencanaan, Pengadaan, Pendayagunaan serta Pembinaan dan Pengawasan tenaga kesehatan.

Dengan demikian Pemerintah daerah wajib menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kesehatan, sehingga pemutakhiran data tenaga kesehatan wajib dilakukan.

Pada tanggal 13 Mei 2020 yang lalu dilaksanakan kegiatan Zoom meeting dalam rangka evaluasi Data SI-SDMK tingkat Provinsi di DIY yang bertujuan untuk melakukan evaluasi kondisi ketenagaan triwulan I, update data triwulan II, update modul SISDMK dan update data fasyankes di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan ini difasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan atau BPPSDMK yang merupakan unsur pendukung di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan serta mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

BPPSDMK memiliki sistem informasi SDMK (SISDMK) yang meliputi pemetaan keadaan SDMK, perencanaan SDMK, pendayagunaan SDMK, pengadaan SDMK, dan peningkatan mutu SDMK.

Seluruh informasi tersebut dapat diakses pada halaman http://sisdmk.bppsdmk.kemkes.go.id/.

Isi dari halaman diharapkan akurat(validitas) artinya data dan informasi SDM Kesehatan dimutakhirkan setiap semester/tahunan, lengkap (completeness) artinya tersedia data dan informasi SDM Kesehatan yang mencakup seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia, dan tepat waktu (realtime) artinya seluruh provinsi dan kabupaten/kota mendokumentasikan data dan informasi SDM kesehatan sesuai tahun berjalan dan Informasi bisa didapatkan apabila data dalam sistem informasi tersebut terisi. Data pada halaman tersebut diisi oleh para penanggung jawab data di Fasilitas Kesehatan, Dinas kesehatan Kab/Kota, atau Dinas Kesehatan Provinsi.

SISDMK diharapkan dapat menjadi serangkaian susbsistem informasi yang menyeluruh, terkoordinasi dan terintegrasi dari berbagai sumber, di tingkat Pusat dan Daerah, baik Pemerintah dan Swasta, yang menghasilkan informasi akurat dan terkini dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.

Saat ini sedang dilakukan upaya penguatan Sistem Informasi SDMK dengan melakukan interoperability dan integrasi dengan sistem informasi lain terkait SDM Kesehatan seperti :

  • Sistem Informasi RS online 
  • Health Facility Information System  BPJS
  • Memberikan akses kepada KARS untuk melihat kondisi temaga kesehatan di RS untuk keperluan pra akreditasi RS
  • Memberikan akses ke Ditjen OTDA Kemdagri untuk kebutuhan E-mutasi ASN Pemda oleh Kemdagri--untuk meningkatkan keterisian data SDMK dalam SISDMK oleh Pemda dan UPTD nya
  • Memberikan akses kepada Sistem Informasi Akreditasi FKTP  untuk kebutuhan akreditasi FKTP
  • Validasi --> integrasi sistem dengan Dukcapil (validasi NIK), KKI dan KTKI (untuk validasi STR), BKN (untuk validasi NIP ASN)
  • Sedang menjajaki beberapa interoperability dengan PTSP (untuk validasi SIP)
Oleh karenanya untuk mendapatkan hasil yang optimal dari SISDMK diperlukan peran serta daerah dalam  mendukung SISDMK, dengan cara Updating data SDMK secara berkala, memanfaatkan SISDMK dalam pengelolaan data SDM Kesehatan, membiasakan menggunakan data sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan (evidenced based policy).

Evaluasi Data SISDMK ini diikuti oleh 78 orang Pengelola Data SDMK yang ada di Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Dinas Kesehatan DIY dengan Narasumber dari BPPSDMK Kementerian Kesehatan RI.

Ke depan pemutakhiran data SISDMK dihatapkan dapat dilakukan oleh pengelola SDMK setidaknya setiap 3 bulan sekali. Untuk ketersediaan data yang baik sangat diharapkan peran aktif seluruh pengelola SDMK di tingkat faskes untuk selalu update data.

Apabila mengalami kesulitan dalam operasional SISDMK maka pengelola data pada faskes dapat berkonsultasi dengan pengelola data SDMK di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota atau dapat juga langsung menghubungi Seksi Standarisasi Tenaga dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan DIY