Soal Pendamping Lokal Desa Pdf

Kumpulan Soal Tes Tulis pendamping Lokal Desa (PLD) Tahun 2021. Soal PLD Tahun 2021 dibawah ini merupakan kisi-kisi Soal Ujial Tes Tulis Pendamping Desa yang bisa dipelajari sebelum mengikuti Ujian PLD Tahun 2021. Download Soal PLD Tahun 2021.

soal tes pendamping desa 2021 soal tes tenaga pendamping masyarakat irigasi contoh soal tes fasilitator pemberdayaan download soal sipencatar pdf gaji pendamping desa 2021 link pendaftaran pendamping desa 2021 contoh soal tes psikotes perangkat desa soal psikotes kedokteran pdf


1. Dibawah ini merupakan daerah Waktu Iindonesia Barat (WIB) yaitu...
a. Kalimantan Selatan
b. Bali 
c. Kalimantan Tengah
d. NTB

2. Rencana keuangan tahunan pemerintah desa disebut...
a. Pos anggaran desa
b. RPJM Desa
c. Rekening Kas Umum Desa
d. APB Desa

3. Jabatan kepala desa dalam struktur organisasi BUM Desa adalah sebagai...
a. Ketua 
b. Penaseha 
c. Pelindung 
d. Anggota 

4. Pasal 128 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 menyatakan bahwa selain tenaga pendamping profesional, pendamping desa juga dilakukan oleh...
a. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
b. Kepala Desa
c. Masyarakat Desa
d. Badan Permusyawaratan Desa

5. Kewenangan lokal berskala desa dibidang pelayanan dasar sebagaiman dimaksud dalam pasal 10 permendesa nomor 1/2015 antara lain meliputi...
a. Pengembang pos kesehatan desa dan polindes
b. Pengembangan tenaga kesehatan desa
c. Pengelolaan dan pembinaan posyandu
d. Pengembangan ekonomi lokal desa

6. Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi disebut...
a. Kawasan perkampungan
b. Kawasan pertanian
c. Kawasan perdesaan
d. Kawasan permukiman

7. Dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa diatur hak dan kewajiban masyarakat desa, berikut merupakan kewajiban desa kecuali...
a. Menjaga persatuan, kestuan, serta kerukunan masyarakat desa
b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
c. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
d. Memberikan arahan politik dalam berdemokrasi

8. Berikut yang tidak termasuk dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah...
a. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
b. Karang Taruna
c. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
d. Rukun Tetangga dan Rukun Warga

9. Berikut yang tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan berdasarkan asal usul desa adalah...
a. Mekanisme Musyawarah Desa
b. Sistem organisasi masyarakat adat
c. Pembinaan kelembagaan masyarakat
d. Pengelolaan tanah kas desa

10. Direktorat yang mempunyai tugas  tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan  di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerja sama dan kemitraan masyarakat desa adalah...
a. Direktorat pengembangan usaha ekomoni desa
b. direktorat pembangunan sarana dan prasarana desa
c. Direktorat pemberdayaan masyarakat desa
d. Direktorat pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna

11. Kata kunci dari nilai dan sikap pendamping desa yaitu “keberhasilan dari sebuah proses pendampingan”. Dari pernyataan tersebut, yang tidak termasuk dalam prinsip dasar fasilitas dalam proses pendampingan desa sebagai mana diamanatkan UU desa adalah...
a. Belajar bersama rakyat dan saling tukar pengalaman
b. mendahulukan kepentingan masyarakat desa setempat
c. Membangkitkan kepercayaan diri sendiri
d. Berorientasi pada proses 

12. Berikut yang tidak termasuk dalam kewenangan local bersklala desa dibidang sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal permendesa nomor 1/2015 yaitu...
a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa
b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan raya kebupaten
c. Pembanguna dan pemeliharaan embung desa
d. Pengelolaan pemakaman desa dan petilasan

13. Dana desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Penggunanaan dana desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam...
a. Musyawarah desa
b. Musyawarah kepala desa
c. Musyawarah rencana pembangunan desa (musrembangdes)
d. RAPBN

14. Pola hubungan antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa adalah kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Berikut merupakan tugas yang bisa dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan desa, kecuali...
a. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa
b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
c. Meningkatkan pelayanan mesyarakat desa
d. Turut serta dalam administratif pemerintahan desa

15. Pernyataan dari prokalmasi kemerdekaan Indonesia lebih rinci dilanjut dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke...
a. I
b. II
c. III
d. IV

16. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dasar negara bersifat...
a. Lokal
b. Sementara
c. Tetap
d. Manual

17. Dalam menyampaikan pendapat di muka umum, setiap orang wajib menghormati aturan moral yang diakui umum yaitu norma-norma berikut, kecuali...
a. Agama
b. Kesusilaan
c. Kebiasaan
d. Adat-istiadat

18. Transmigrasi yang dilakukan dengan menghimpun dana dan kekuatan dari masyarakat disebut dengan transmigrasi...
a. Spontan
b. Umum
c. Gaya baru
d. Khusus

19. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat hak dari suatu masyarakat hukum adat tertentu disebut...
a. Tanah pecatu
b. Tanah ulayat
c. Tanah titisara
d. Tanah bengkok

20. Di bawah ini merupakan daerah waktu Indonesia barat (WIB) yaitu...
a. Kalimantan Selatan
b. Bali
c. Kalimantan Tengah
d. Nusa Tenggara Barat

21. Rencana keuangan tahuna pemerintahan desa disebut...
a. Pos Anggaran Desa
b. RPJM Desa
c. Rekening Kas Umum Desa
d. APB Desa

22. Prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) 2015/2019 dan rencana kerja pemerintah (RKP) setiap tahunnya diprioritaskan untuk mendukung hal-hal seperti di bawah ini, kecuali...
a. Kedaulatan pangan
b. Kedaulatan energi
c. Pembangunan kemaritiman dan kelautan
d. Pembinaan pengelolaan pendidikan anak usia dini

23. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa adalah...
a. Keputusan kepala desa
b. Peraturan desa
c. Musyawarah desa
d. Peraturan kepala desa

24. Peraturan pemerintahan Republik Indonesia yang mengatur tentang dana desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negar adalah...
a. PP nomor 60 tahun 2014
b. PP nomor 36 tahun 2014
c. PP nomor 42 tahun 2014
d. PP nomor 26 tahun 2014

25. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarka jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan hal-hal di bawah ini, kecuali...
a. Jumlah penduduk
b. Angka kemiskinan
c. Tingkat kesulitan geografis
d. Kebutuhan pembangunan desa

26. Pendamping yang bertugas meningkatkan kpasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembanguna desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakan adalah...
a. Tenaga pendamping desa
b. Tenaga pendamping teknis
c. Tenaga ahli kabupaten
d. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat

27. Menurut permendesa No. 3/2015, kopetensi dasar seorang pendamping desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi sebagai berikut, kecuali...
a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat
b. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa
c. Memiliki pengalaman pendidikan minimal SMP atau sederajad
d. Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat desa

28. Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa yang diberika kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai denga kebutuhan dan prioritas desa. Hal ini berarti dana desa digunakan untuk...
a. Mendanai keseluruhan kewenangan desa
b. Gaji dan biaya operasional perangkat desa
c. Pembangunan saran ibadah di desa
d. Dibagikan kepada seluruh masyarakat desa

29. Candi Borobudur terletak di kota...
a. Magelang
b. Yogyakarta 
c. Prambanan
d. Solo

30. Pengakuan dan jaminan perlindungan HAM di Indonesia diberika secara khusus dalam UUD 1945 setelah diamandemen, yaitu...
a. Pasal 28 A sampai 28 J
b. Pasal 27 ayat 2
c. Pasal 34
d. Pasal 35

31. Lagu “gambang Suling” berasal dari...
a. Jawa Tengah
b. Jawa Barat
c. Jawa Timur
d. Banten